Mereka ditetapkan sebagai calon tersangka kasus dugaan penyimpangan dana penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang dalam penarikan retribusi surat izin tempat usaha (SITU) dan retribusi lainnya di BKPMD Kota Palembang tahun 2006–2009. Penetapan itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam ekspose yang dilakukan penyidik Kejari Palembang, Selasa (16/2).

Penyidik Mengindikasikan audit kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,5 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Yuspar menegaskan, status calon tersangka tersebut berdasarkan hasil ekspose kasus berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan pihaknya dalam menangani perkara yang sudah berjalan sejak Desember 2009.

“Ketiga calon tersangka tersebut hingga kini masih aktif dan sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik,” ujarnya kemarin. Dalam perkara yang ditangani Kejari Palembang ini, dana yang seharusnya disetorkan ke kas negara diduga disimpan dalam rekening pribadi.Yuspar mengaku, modus korupsi tersebut memang biasa digunakan pelaku korupsi.

“Tentu saja itu sangat menyalahi aturan,”tukasnya. Yuspar mengaku, modus penyalahgunaan atau penyimpangan terlihat dari dokumen-dokumen yang diperiksa beserta pemeriksaan saksi-saksi itu sendiri. “Modusnya sih kita melihat adanya penyalahgunaan keuangan negara, dalam hal ini kas daerah yang tak disetorkan ke kas negara/ daerah.

Uang retribusi yang seharusnya dibayarkan 1 x 24 jam tak dilaksanakan,malah didapati penyimpangan,”jelasnya. Yuspar menuturkan, kasus tersebut diselidiki menjelang akhir 2009 dan naik tahapan penyidikan (DIK) pada awal 2010. Sedangkan, saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini sebanyak enam orang,di luar calon tersangka.

Dia beranggapan, pemeriksaan sejumlah saksi terus mengarah pada penambahan bukti baru yang menguatkan adanya indikasi korupsi hingga orang-orang yang terlibat. “Pemeriksaan tersangka akan dilakukan pekan depan, sedangkan pemeriksaan saksi-saksi sampai sekarang pun terus berjalan,”tandasnya.

Selain itu,mengenai landasan yang dipakai menyangkut pengelolaan keuangan daerah, pihaknya berpijak pada Peraturan Pemerintah (PP) No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diterangkan Yuspar, dalam PP tersebut,pihaknya meminjam Pasal 57 ayat 1 dan 2.

“Dalam Pasal 57 ayat 1 jelas bahwa semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan pada ayat 2, bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.Dalam kasus ini, ternyata terdapat kebocoran PAD Palembang dan ini baru kita temukan dalam satu badan, belum lagi kalau kita periksa badan/ dinas lainnya. Bagaimana PAD atau daerah bisa maju jika praktik seperti ini berlangsung,” bebernya.

Mengenai kejelasan hasil audit keuangan negara, Yuspar mengatakan, masih dalam proses. Dia mengaku, saat ini baru diindikasikan kerugian negara bisa mencapai Rp2,5 miliar. Sedangkan, saat ditanyai mengenai upaya penahanan terhadap tersangka nantinya, dia belum bisa menjawab.“ Kita lihat nantilah,tunggu saja.

Saat ini pun kita terus mencari bukti-bukti kuat,”tandasnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus M Jeffry menambahkan, pemeriksaan saksi terus dilakukan. Sedangkan, pemeriksaan tersangka baru pekan depan digelar. “Proses penyidikan saat ini masih berjalan,harapannya kita dapat membongkar kasus-kasus korupsi di Kota Palembang ini,”imbuhnya. (retno palupi)