”KPK sudah menyerahkan kasus ini kepada Kejagung,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy saat ditemui seusai pertemuan antara anggota Wantimpres dengan pejabat kejaksaan di Kejagung kemarin. Marwan mengaku, pihaknya sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke KPK sebagai pemberitahuan bahwa kasus ini sudah ditangani kejaksaan sampai ke tahap penyidikan. Saat ini kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 2009 itu sudah masuk ke tahap penyidikan di Kejagung namun belum ditetapkan siapa tersangka dalam kasus tersebut.

“Ini kita lihat ada indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut,”ujarnya. Marwan menyatakan,penyidik Kejagung tengah membidik bendahara Kemenlu sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut. “Pejabat pembuat komitmen dan bendahara yang pertama kali akan kami mintai pertanggungjawaban. Mengapa kasus itu bisa terjadi,” kata Marwan. Menurut dia, dua pejabat tersebut sangat bertanggung jawab dalam kasus itu karena sebagai pemegang kuasa anggaran di setiap lembaga pemerintahan.

Saat ditanya apakah mantan Menteri berinisial NHW yang disebut- sebut dalam laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) ke KPK juga dimintai pertanggung jawabannya, Marwan mengelak. Menurut dia,yang bertanggung jawab langsung hanyalah kedua pejabat yang dimaksud di atas. Seperti diketahui, kasus ini mencuat ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya dugaan penggelembungan harga tiket perjalanan dinas para diplomat atau pejabat beserta keluarga pada 2009 ini ke KPK. Menurut ICW, potensi tindak pidana korupsi dalam kasus ini terjadi pada tahap pencairan atau penagihan biaya tiket oleh rekanan kepada pihak Kemenlu.

Modus korupsi yang dilakukan adalah menggelembungkan harga tiket baik yang dilakukan pihak rekanan maupun bagian administrasi Kemenlu. ICW kemarin menemui sejumlah anggota Komisi I dan Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P. Mereka membeberkan dugaan korupsi pembayaran tiket perjalanan dinas selama 2009 di Kemenlu senilai Rp6,052 miliar. ICW menilai Kemenlu tidak transparan dalam menangani dugaan korupsi refund ticket tersebut.

“Ada upaya dari Kemenlu melindungi pejabat tinggi yang terlibat dengan mengorbankan pejabat level menengah,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto saat memaparkan kasus kepada Fraksi PDI-P di Ruang Rapat FPDI-P,di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (ahmad jayadi/m purwadi)